Blog Selintas

Catatan Kedua Hasil Diskusi dan Pertemuan Tokoh Ketika Komitmen Multikultural Kian Rapuh Oleh: M. Subhi Azhari Keberadaan Indonesia sebagian model toleransi beragama dan multikulturalisme akhir-akhir ini diguncang banyaknya insiden kekerasan atas nama agama.Secara kuantitas, insiden kekerasan tersebut setiap tahun terus meningkat. Begitupula secara kualitas,tindakan kekerasan berbasis agama ini telah sampai pada titik yang sangat mengkhawatirkan.Berbagai pihak telah menyuarakan keprihatinannya menyikapi situasi tersebut, bahkan tidak sedikit dari mereka secara tegas mengutuk kekerasan dan menganggapnya sebagai tindakan yang merongrong nilai-nilai kemanusiaan. Namun nyatanya kekerasan terus saja terjadi dan korban terus berjatuhan.Tidak ada efek perubahan akibat kutukan-kutukan tersebut.Sebaliknya,para pelaku kekerasan semakin immune,kebal,mereka malah berusaha menularkan virus kekerasan ke sekelilingnya melalui syiar-syiar kebencian terhadap kelompok lain.Peristiwa kekerasan terh

Oleh: Abdurrahman Wahid Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) beberapa waktu yang lalu, seperti memberi sinyal bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) memiliki wewenang untuk membubarkan Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) karena bertentangan dengan ajaran agama Islam. Kalau pendapat ini dikemukakan orang lain,tidak ada masalah sama sekali. Tetapi ia dinyatakan oleh SBY dalam kapasitas pemimpin formal negeri ini. Padahal ia sebenarnya seharusnya sudah tahu bahwa wewenang itu harus berada di tangan Mahkamah Agung (MA). Katakanlah keputusan MUI tentang JAI itu, yang sudah diambil sejak lama, memiliki nilai 'kebenaran' dan karenanya harus dilaksanakan.Tapi toh yang terjadi hanyalah 'kebenaran' dalam pendapat keagamaan bukan pendapat kenegaraan. Dalam hal ini, jika kita benar-benar konsekuen dengan Undang-Undang Dasar (UUD), fatwa MUI itu bukanlah pendapat negara.Jika ada yang menyatakan, bahwa MA menganggap tidak perlu memberikan fatwa dalam hal ini, maka tulisan ini hendaklah dian

Oleh KH. Abdurrahman Wahid Memang ironis kalau simbol lebih dikenal dari kenyataan. Tapi itulah yang terjadi di Tokyo bulan lalu, April 1983. Film Gandhi, yang baru saja memenangkan delapan Oscar di Hollywood, diputar serentak di sekian bioskop. Karcis dibeli berebutan.Masyarakat Jepang rupanya disentuh nuraninya oleh film yang menggambarkan perlawanan tanpa kekerasan. Namun sebuah kejadian lain di Tokyo waktu itu hampir-hampir tidak memperoleh perhatian. Hanya dimuat dalam berita pendek di sudut bawah koran-koran Jepang: Uskup Agung Helder Camara menerima Hadiah Niwano untuk perdamaian. Padahal tahun inilah hadiah itu pertama kali di berikan.Hadiah Niwano rencananya akan dikeluarkan tiap tahun oleh Yayasan Perdamaian Niwano, salah satu lembaga yang berasal dari gerakan kaum Budhis terbesar di Jepang, Rissbo-Kosei-Kai.Di samping memberikan hadiah untuk prestasi terbaik dalam menumbuhkan saling pengertian antar agama dan memajukan perdamaian, yayasan itu juga menjadi sponsor Konper

Sekalipun pandangan matanya terganggu, Gus Dur dikenal sebagai humoris.Orang yang banyak humor.Saat berbicara,dia selalu menyelipkan joke, cerita lucu, yang membuat pendengarnya tertawa. Joke-jokenya itu disukai oleh banyak tokoh dunia. "Gus, kok suka humor terus sih?" tanya seorang yang kagum karena humor Gus Dur selalu berganti-ganti. "Di pesantren, humor itu jadi kegiatan sehari-hari," jelasnya. "Dengan lelucon,kita bisa sejenak melupakan kesulitan hidup.Dengan humor,pikiran kita jadi sehat," sambungnya. (ahm) Sumber: okezone.com

AKSI BUNGKAM dan pembiaran pemerintah pusat terhadap pembantaian Jemaah Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang, Banten, rupanya mulai ditiru pemerintah lokal. Bukannya mengutuk dan mengusut tindak kekerasan tersebut, pemerintah daerah justru menimpakan hujatan kepada Jemaah Ahmadiyah sebagai penyebab tindak pembantai itu. Gubernur Banten, Ratu Catut Chosiyah, misalnya, mengatakan sebaiknya 1.120 Jemaah Ahmadiyah yang ada di propinsinya segera bertobat dan insaf. Ide gila lainnya, muncul dari anggota DPR dari Partai Golkar,HM Busyro, yang mengatakan perlu dipertimbangkan opsi untuk menempatkan Ahmadiyah dalam suatu pulau terpencil, biar nggak bikin ribut. Tetapi, jika kedua politisi ini baru bertindak sebatas bibir, maka gubernur Jawa Timur Soekarwo, bertindak lebih jauh lagi. Mengikuti jejak Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri mengenai Ahmadiyah,sang gubernur ini melalui Surat Keputusan (SK) Nomor 188/94/KPT/013/2011, menyatakan aktivitas Ahmadiyah di Jawa Timur dapat memicu a

Lain Jaman, Lain Pendekatan Oleh: Abdurrahman Wahid Persoalan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) masih terus dibicarakan orang. Walaupun KH. M. Sahal Mahfudz telah berusaha sekuat-kuatnya menjelaskan, namun tidak berhasil menenangkan masyarakat, bahkan MUI-pun menjadi sasaran guyonan masyarakat banyak. Bahkan ada yang menyatakan, MUI adalah singkatan Majelis Uang Indonesia. Contoh plesetan yang tidak menggelikan ini, sebenarnya menggambarkan perasaan masyarakat yang berang terhadap 'kesalahan' MUI. Bahkan sikap salah seorang ketuanya yaitu KH. Ma'ruf Amin yang menyatakan ia optimis Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan mendukung MUI dalam hubungan dengan melarang gerakan Ahmadiyah Indonesia, dirasakan sebagai sikap arogan dan tidak bertanggung jawab. Bukan hanya penulis, yang melihat masalahnya dari sudut konstitusi,tapi orang-orang seperti Dr. Azyumardi Azra, Dr. Ahmad Syafi'i Ma'arif (yang disegani orang karena sikapnya yang hati-hati), dan Dr. M.Syafi'i